APA KABAR PERADILAN INDONESIA ?

Peradilan Indonesia saat ini dipenuhi kontroversi demi kontroversi. Apabila dirangkum dalam suatu kesimpulan umum, berbagai kontroversi tersebut dapat dilihat mulai dari lambatnya proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan dalam penanganan suatu kasus, banyaknya pungutan di luar biaya administrasi resmi saat kasus telah masuk ke pengadilan, proses penundaan persidangan tanpa alasan yang jelas sampai kepada pelaksanaan putusan pengadilan yang kadang kala tidak jelas waktunya.

Semua hal tersebut diperparah dengan sering munculnya putusan pengadilan yang tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, sehingga tidak heran apabila dalam sebuah media nasional pernah disebutkan bahwa seorang koruptor yang “merampok” uang negara milyaran rupiah hukumannya tidak beda jauh dengan seorang nenek yang “mengambil” 4 BUAH biji kakau di kebun milik suatu perusahaan .

Selain itu dari berbagai penelitian yang dilakukan oleh berbagai lembaga swadaya masyarakat diperoleh data bahwa aktor-aktor yang terlibat pun sudah demikian luas, yaitu dimulai dari seluruh aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, sipir penjara,komisi hukum pemerintah dan advokat) , pegawai administrasi dengan pangkat tertinggi sampai dengan pangkat terendah di lembaga penegakan hukum, sampai dengan kalangan intelektual yang menjadi saksi ahli.

Fakta yang secara selintas disebutkan di atas menyebabkan berbagai laporan lembaga di dalam maupun luar negeri yang menyebutkan Indonesia sebagai salah satu Negara dengan tingkat korupsi tertinggi di dunia menjadi cukup valid dan tidak dapat disanggah sama sekali. Bahkan Daniel Kauffmann yang secara khusus menyoroti praktek korupsi di lembaga peradilan, dalam laporannya menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara yang berada pada posisi yang cukup memprihatinkan berkaitan dengan kinerja aparat pada lembaga penegakan hukumnya.

Bentuk-bentuk korupsi di lembaga peradilan sendiri menurut deklarasi International Bar Association (IBA), secara umum adalah tindakan-tindakan yang menyebabkan ketidakmandirian lembaga peradilan dan institusi hukum. Sedangkan secara khusus dapat dilakukan dalam bentuk mencari atau menerima berbagai macam keuntungan atau janji berdasarkan penyalahgunaan kekuasaan kehakiman atau perbuatan lainnya, seperti suap, pemalsuan, penghilangan data atau berkas pengadilan, perubahan dengan sengaja berkas pengadilan, memperlambat proses pengadilan, pemanfaatan kepentingan umum untuk kepentingan pribadi, pertimbangan yang keliru, sikap tunduk kepada campur tangan luar/dalam pada saat memutus perkara karena adanya tekanan, ancaman, nepotisme, conflict of interest, favoritisme, kompromi dengan advokat serta tunduk kepada kemauan pemerintah dan partai politik. Praktek-praktek judicial corruption ini secara kolektif dikenal dengan sebutan mafia peradilan.

Sebagai suatu sistem, kinerja aparat penegak hukum sekarang ini memang berada pada titik nadir yang cukup mengkhawatirkan. Berbagai keluhan baik dari masyarakat dan para pencari keadilan seolah-olah sudah tidak dapat lagi menjadi media kontrol bagi para penegak hukum tersebut untuk kemudian melakukan berbagai perbaikan yang signify kan bagi terciptanya suatu kinerja yang ideal dan sesuai dengan harapan masyarakat.

dari berbagai sumber..

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s