Refleksi Hari Nelayan 6 April 2011 “Potret Kemiskinan Nelayan Kita”

Indonesia merupakan negara maritim dan tercatat sebagai negara kepulauan dengan jumah pulau sebanyak 17.508 buah yang dikelilingi oleh garis pantai sepanjang 81.000 Km dan luas laut  sekitar 5,8 juta kilometer persegi dengan Zona Ekonomi Eksklusif seluas 2.78 juta Km2 . Ada sekitar 60 juta Penduduk Indonesia bermukim di wilayah Pesisir dan penyumbang sekitar 22 persen dari pendapatan brutto nasional. Rais, 2000. Kajian Kerawanan dan Dinamika Wilayah Pesisir. IPB : Bogor.

Tak bisa dipungkiri di tengah potensi besar lautan justru kantong-kantong kemiskinan banyak terletak di pemukiman nelayan. Memang banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan nelayan baik secara alamiah, struktural, maupun kultural.

Secara alamiah laut memang sulit diprediksi. Gelombang tinggi, angin kencang atau badai, serta rusaknya alam membuat hasil tangkapan semakin sedikit. Di satu sisi masyarakat nelayan mempunyai kelemahan secara struktural. Kemampuan modal yang lemah, manajemen rendah, kelembagaan yang lemah, di bawah cengkeraman tengkulak, dan keterbatasan teknologi.

Kita mengetahui nelayan termasuk warga negara kita yang berekonomi lemah, kontras dengan perannya sebagai pahlawan protein bangsa. Kondisi kultural juga bisa mendorong nelayan semakin terjun ke jurang kemiskinan. Kekayaan alam yang besar sering meninabobokan kita semua. Ketergantungan pada sumber daya laut mengakibatkan terjadi kepasrahan, dan ini berakibat tidak adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

 

Inilah beberapa faktor kenapa nelayan kita dulu dan hari ini masih tetap saja miskin dan tak mampu bangkit dari kemiskinannya.

  1. Tidak adanya kebijakan yang mengatur mengenai harga hasil tangkapan nelayan sehingga prodak yang mereka hasilkan dihargai sangat rendah.
  2. Impor ikan yang dilakukan oleh beberapa pengusaha semakin menambah jeritan kesakitan para nelayan karena akan sangat berpengaruh pada stabilitas harga ikan lokal.
  • Note : Posisi yang sangat merugikan bagi nelayan ketika penerapan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP-PPK) yang memberikan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) kepada pemilik modal. Pada kondisi ini , belum ada jaminan penerapan HP3 yang tetap memperhatikan keberlangsungan hidup para nelayan.
  1. Pembatasan subsidi BBM bagi nelayan yang dilakukan pemerintah sangat bersebrangan dengan target produksi yang ingin ditingkatkan. (“Nelayan Kekurangan Pasokan BBM”, Maret 2011 : Kompas.com)
  2. Tidak adanya jaminan modal bagi nelayan sehingga mereka semakin terjerat utang dari rentenir.
  3. Kurangnya akes pendidikan meyebabkan tingkat pendidikan nelayan sangat minim  dan diperparah dengan kondisi pengajar dipulau yang sangat sedikit.
  4. Tidak adanya akses kesehatan yang memadai padahal kita ketahui bahwa posisi nelayan bekerja sangat rentang engan penyakit/kecelakaan namun jika mereka sakit harus berobat mahal ditempat lain diluar lingkungannya.

Dengan berbagai kondisi diatas  sehingga wajarlah jika nelayan kita masih saja miskin karena kebutuhan yang harusnya mereka peroleh layaknya masyarakat pada umumnya tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah kita.

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s