Semnas Maritim 10 Mei 2011 BEM FTK

Selasa 10 Mei 2011, Aula BG. Munaf FTK ITS

DISKUSI MARITIM

POKOK-POKOK  BAHASAN:

–          Regulasi tentang undang-undang pelayaran nomor 17/2008

–          Peningkatan SDM dalam menghadapi tantangan kelautan Indonesia

–          Pemerataan SDM dan infrastruktur kelautan wilayah timur

1.       Regulasi tentang undang-undang pelayaran nomor 17/2008

Permasalahan:

  1. Penyalahgunaan wewenang antara instansi pemerintah yang ada di pelabuhan (regulator dan operator).
  2. Kesungguhan dari pemerintah dalam merealisasikan UU Pelayaran No. 17/2008.
  3. Kejelasan dan pencerdasan kepada pelaku maritim.
  4. Kontrol pelaksanaan undang-undang ini.


Solusi:

  1. Pemberian sanksi tegas terhadap pihak-pihak yang tidak menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan undang-undang.
  2. Pemberian komitmen tertulis kepada kementrian terkait mengenai realisasi UU Pelayaran No. 17/2008.
  3. Melakukan penataan kembali teknis sosialisasi dan pencerdasan terkait undang-undang kepada pelaku maritim dan masyarakat luas.
  4. Pembentukkan tim pengawas pelaksanaan UU Pelayaran No.17/2008 untuk memaksimalkan pelaksanaan undang-undang tersebut.

 2.  Peningkatan SDM dalam menghadapi tantangan kelautan Indonesia

Permasalahan:

  1. Rendahnya daya saing SDM kelautan Indonesia yang meliputi karakter, etos kerja, softskill dan keprofesian.
  2. Kurang optimalnya peran pemerintah dalam menciptakan SDM kelautan yang berkualitas.

Solusi:

  1. Mengoptimalkan lembaga pelatihan dan teknologi dalam menciptakan SDM kelautan yang berkualitas.
  2. Menerapkan kurikulum pendidikan tentang dunia kelautan sejak dini.


 3.       Pemerataan SDM dan infrastruktur kelautan wilayah timur

Permasalahan:

  1. Ketidakmerataan pengelolaan dan pembangunan infrastruktur kelautan wilayah timur.
  2. Kurang optimalnya manajeman kepelabuhan yang ada di wilayah timur.
  3. Kurangnya kualitas infrastruktur yang ada di wiliyah timur.

Solusi:

  1. Dilakukan pemerataan pengelolaan dan pembangunan infrastruktur kelautan wilayah timur.
  2. Optimalisasi manajemen kepelabuhan oleh pengelola pelabuhan.
  3. Penataan kembali infrastruktur dan alur pelayaran rakyat yang ada di perairan wilayah timur.

Harapan:

UNSADA

  1. Pemerintah bisa sepenuhnya mengimplementasikan undang-undang No.17/2008 untuk kepentingan bersama.

UNPAD

  1. Hal ini bisa diterima,
  2. Hal ini bisa diusahakan untuk terealisasi.
  3. Lebih memperhatikan pengembangan SDM Kelautan Indonesia.

STMT TRISAKTI

  1. Pemerintah dapat menerima dengan bijak dari hasil diskusi ini.
  2. Pemerintah dapat meningkatkan kinerja kepelabuhan baik dari sistem manajemen maupun  kinerja dilapangan.

UNHAS

  1. Untuk undang-undang yang baru, agar dapat disosialisasikan.
  2. Hal yang diaspirasikan agar bisa ditanggapi dengan serius oleh pemerintah.

ITS

  1. Bangsa Indonesia segera sadar bahwa bangsa ini adalah bangsa maritim.
  2. Kami tidak hanya butuh bicara, namun realita.
materi terkait dapat di download di sini.
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s